Begini kata Bupati Ony Tentang PPKM Mikro Darurat

Ngawi | ngawikita.com – Pemerintah pusat resmi memberlakukan PPKM Mikro Darurat untuk pulau Jawa dan Bali. Pelaksanaannya, akan efektif mulai 3-20 Juli 2021 mendatang.

Kabupaten Ngawi menjadi salah satu daerah yang juga akan melaksanakan PPKM Mikro Darurat sebagaimana intruksi pusat.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono ditemui usai mengikuti rapat koordinasi PPKM Mikro Darurat di Command Centre Ngawi mengatakan, PPKM Mikro Darurat esensinya seperti PPKM Mikro namun dengan pelaksanaan yang lebih ketat.

Pelaksanaan PPKM Darurat menyasar di berbagai bidang. Diantara yang disebutkan Bupati Ony seperti pemberlakuan 100 persen work from home (WFH) di perkantoran. “Semuanya WFH kecuali yang vital seperti sektor kesehatan dan TNI/Polri, lainya WFH 100 persen,” kata Bupati Ony kepada awak media, Kamis (1/7/21).

Selama PPKM Darurat dilaksanakan, dikatakan Bupati juga akan terus digencarkan vaksinasi guna percepatan Herd Imunity di Kabupaten Ngawi. Untuk dosis yang akan diberikan minimal 1500 perharinya.

Untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi, disebutkan Bupati Ony, akan disiapkan gerai vaksin di berbagai lokasi pusat keramaian seperti pasar. Kemudian juga akan dilakukan secara tandon di beberapa desa yang berpotensi terjadi cluster penyebaran covid-19.

Selama pemberlakuan PPKM Darurat, sektor pariwisata juga akan ditutup total. Termasuk diantaranya pengaktifan kembali pos-pos penyekatan dan pengetatan untuk akses keluar masuk Kabupaten Ngawi.

“Akan didirikan posko PPKM Darurat di perbatasan Jatim-Jateng di Mantingan dan Exit Tol Ngawi,” kata suami dari dr Ana Mursyida ini.

Selain itu disebutkan Bupati Ony, untuk pelaksanaan hajatan masih boleh digelar dengan pembatasan baik waktu pelaksanaan maupun jumlah undangan. Disebutkan, waktu pelaksanaan hanya 2 jam, dan maksimal hanya dihadiri 30 orang tanpa makan ditempat.

Seluruh pusat perbelanjaan seperti mall juga akan ditutup total. Namun demikian untuk pasar tradisional tetap buka dengan hanya maksimal 50 persen pengunjung dengan pengetatan protokol kesehatan. Untuk tempat makan, masih diperkenankan buka. Hanya saja, tidak boleh makan di tempat.

Terkait pelaksanaan PPKM Darurat yang akan efektif pada 3 Juli 2021 besok, hal itu wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. “Mutlak, Bupati saja tidak mengerjakan bisa dicabut izinnya, apalagi pengusaha,” ujar Bupati Ngawi. (zt/mf)

Iklan