Foto dari Kemendes PDTT

Desa Vs COVID-19, Mampukah?

Oleh : Kang Amar/ Banser

NgawiKita.com – Banyak orang tahu, pandemi Covid 19 meluluhlantakkan hampir seluruh tatanan kehidupan. Ekonomi, pendidikan, sosial, budaya serta kehidupan beragama semua terdampak. Di seluruh dunia, hampir di seluruh negara. Tak pandang kasta, negara maju, berkembang atau miskin sekalipun, semua dihajar oleh Covid 19. Tak terkecuali Indonesia, negara kita.

Kalau disimak, respon negara-negara dalam melawan covid 19 berbeda-beda. Barangkali tergantung situasi dan kondisi. Ada yang me-lockdown kota, menutup perbatasan negara atau memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti negara kita. Soal hasil, tampaknya juga beda-beda. Sedikit banyak bergantung pada kemampuan negara dalam mengatur warganya. Dalam mengatur kedisiplinan warga, kita pasti tahu siapa juaranya. Negara komunis. Bisa jadi ini satu faktor penentu yang membuat mereka lebih dulu mampu mengendalikan Covid 19 di negaranya. Seperti di China dan Vietnam.

Bagaimana dengan negara kita, Indonesia ?

Sejak pertama kali mengumumkan adanya kasus positif Covid 19 di awal maret, tampaknya sudah banyak langkah diambil oleh pemerintah. Kebijakan yang menurut penulis paling prinsip adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini kemudian diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Kebijakan dalam bentuk payung hukum diatas secara tegas memberikan amanat kepada banyak pihak untuk ikut serta dalam perang melawan covid 19. Kementrian dan lembaga Negara, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta Desa dituntut untuk melakukan restrukturisasi kegiatan dan anggaranya untuk keperluan penanganan Covid 19.

Perang melawan Covid 19 tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Darimana akan diperoleh sedangkan anggaran yang tersedia terbatas? Disinilah letak masalahnya. Pandemi Covid 19 adalah bencana Non Alam sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keppres No. 12 Tahun 2020. Dalam situasi normal, penanganan bencana non alam sangat jarang masuk dalam perencanaan kegiatan dan anggaran. Ia tak bisa diprediksi, sulit dimitigasi dan muncul begitu saja. Kelabakan, sudah pasti. Lalu bagaimana biaya bisa diperoleh ? Alternatif sumber biaya penanganan Covid 19 ada pada refocusing dan realokasi anggaran. Dari kegiatan yang tidak prioritas dialihkan ke prioritas, dari yang urusan pilihan ke urusan wajib dan dasar meski tak semuanya. Itu prinsipnya. Hampir bisa dipastikan, seluruh instansi pemerintah saat ini melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Dari pusat sampai daerah. Desa juga tak mau ketinggalan. Mau tidak mau, suka tidak suka desa melakukan perubahan rencana kegiatan pembangunan dan rencana anggaranya untuk ikut aktif perang melawan covid 19. Tegas dimanatkan dalam Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 Tentang Penaggulangan Covid 19 di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ditambah lagi Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa desa dituntut ikut aktif dalam upaya penanganan Covid 19. Jika lazimnya perubahan anggaran dan kegiatan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun pada pertengahan tahun, maka saat ini menjadi berbeda. Keadaan darurat sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan ruang kepada desa untuk segera melakukan perubahan anggaran dan kegiatan secepatnya.

Bagi yang tinggal dan menetap di desa, tentu banyak tahu apa yang sedang dan sudah dikerjakan desa dalam perang melawan Covid 19. Edukasi ke masyarakat tentang physical distancing, penyemprotan disinfektan ke fasum dan fasos, serta membagikan masker adalah bentuk kegiatan yang banyak dilakukan di desa. Penyiapan ruang isolasi bagi pendatang dan melakukan kontrol ketat kepada setiap orang yang masuk ke desa juga dilakukan serempak oleh desa, setidaknya seperti yang terlihat di Kabupaten Ngawi ini. Tentu semuanya itu membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit dari dapurnya desa.

Seberapa efektifkah usaha yang dilakukan desa dalam melawan Covid 19 ? Posisi desa sebagai masyarakat yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri tentu sangat strategis dalam melawan Covid 19 ini. Ia tak berjarak dengan masyarakat. Ia adalah masyarakat itu sendiri. Efektifitas desa dalam melawan wabah Covid 19 ini setidaknya dapat dilihat dari dua hal :

Pertama desa memiliki modal ganda dalam melawan covid 19. Modal biaya (uang) dan modal budaya gotong royong masyarakat yang masih terawat dengan baik. Tidak semua kegiatan dibiayai desa, sebagian besar justru dengan daya gotong royong masyarakat. Bisa dibayangkan jika seluruhnya dihitung dengan uang, betapa besar dan mahal. Sependek pengamatan awam penulis, dua modal ini bisa menjadikan desa lebih efektif dalam melawan pageblug Covid 19 ini, dari pada di wilayah perkotaan. Porsi desa dalam melawan Covid 19 adalah pencegahan. Mencegah selalu lebih baik dari mengobati. Desa –desa sangat aktif dalam upaya pencegahan ini.

Kedua, sebagian besar wilayah di negara ini adalah perdesaan. Lebih dari 74.000 desa di negara ini. 7000 lebih di Jawa Timur, 213 di Kabupaten Ngawi. Bisa dibayangkan hasilnya, jika seluruh desa di negara ini aktif dalam upaya pencegahan Covid 19 secara serempak dan konsisten, maka dampaknya tentu sangat besar. Bisa jadi disinilah kunci utama penentu penggulangan Covid 19 yang dilakukan oleh negara itu akan berhasil.

Jadi sesungguhnya desa ada di posisi garis depan dalam peperangan pencegahan Covid 19. Desa ibarat ibu, ia menerima dan melindungi semua orang yang datang padanya. Apalagi pada saat pandemi seperti ini. Mari kita rawat bersama.

(ha/aq)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

*

*