Di Ngawi Wacana PPN Jasa Pendidikan Tuai Penolakan

Ngawikita.com | Ngawi – Wacana pemungutan PPN bagi jasa pendidikan seperti sekolah dan madrasah menuai banyak penolakan. Salah satunya dari kepala madrasah di Ngawi.

Daris Wibowo, kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tempurrejo salah satu yang bereaksi dengan wacana tersebut.

Menurut Daris, wacana tersebut sangat tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, dia menolak tegas dengan wacana tersebut.

“Jelas menolak wacana PPN bagi jasa pendidikan. Sebab, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Daris kepada Ngawikita.com, Sabtu (12/6/21).

Dijelaskan Daris, wacana tersebut apabila disahkan akan berdampak buruk bagi lembaga pendidikan skala kecil seperti Madrasah yang dia pimpin.

Terutama dari sisi kesejahteraan guru honorer yang notabenenya kebanyakan berada di sekolah atau lembaga pendidikan swasta.

“Lembaga pendidikan kecil seperti milik Muhammadiyah, NU dan lainya jelas akan terdampak, apabila disahkan maka lembaga pendidikan kecil akan bangkrut hingga gulung tikar,” jelasnya.

“Kesejahteraan guru jelas terdampak, lembaga kecil seperti Madrasah ini, hanya mampu memberikan honor dengan jumlah kecil pada gurunya. Kalau wacana itu terwujud, maka akan berdampak pada honor guru honorer,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Rizal Efendi salah satu guru honorer di Ngawi pun turut resah dengan wacana PPN bagi jasa pendidikan tersebut.

“Yang jelas tetap menolak dengan wacana tersebut, kesejahteraan guru honorer saja belum pasti, ditambah wacana tersebut, bagaimana pendidikan akan maju, sedangkan nasib guru honorer masih tidak menentu?,” ucapnya.

Polemik itu menguap tatkala pemerintah berencana merevisi undang-undang KUP. Selain sembako yang akan dikenai PPN, juga jasa pendidikan turut akan dikenai pajak apabila RUU itu disahkan. (zt/mf)

Iklan