Doktrin Binter TNI Sebagai Landasan Bergerak dalam Penanggulangan Hama Terpadu

Opini | ngawikita.com – Dalam Konteks PHT (Pengendalian Hama Terrpadu), terutama hama tikus yang marak terjadi di kabupaten Ngawi para pemangku kebijakan dapat berpedoman dengan Doktrin Binter TNI.

“Geografi Sebagai Medan Demografi Sebagai Pasukan Komunikasi Sosial Sebagai Senjata,” (Brigjen TNI M. Sabrar Fadhilah.tniad.mil.id).

Hal ini sebagai kekuatan bersama untuk berpijak dan bergerak dan menggerakkan rakyat. Tentunya pengendalian hama tikus tidak bisa dilaksanakan oleh satu leading sektor pertanian saja. Butuh asas dasar dalam bertindak agar sesuatu yang bersifat parsial bisa menjadi gerakan komunal dan massal.

Disini kami akan berupaya menjabarkan slogan diatas sebagai landasan untuk penanggulangan hama tikus dikabupaten Ngawi.

Tentunya dalam hal teknis, bukan kapasitas kami menimbang dinas terkait maupun para pelaku pertanian lebih faham cara yang efektif dilapangan. Namun cara- cara tersebut juga harus menjadi gerakan terpadu dan serentak. Adapun relevansi Doktrin Binter TNI sebagai berikut :

1. Geografi sebagai Medan

Setiap daerah tentu memiliki geografis yang berbeda dan kewilayahan yang beraneka ragam bahkan dalam satu lingkup kabupaten musim tanam dan musim panen petani berbeda. Aspek geografi sebagai medan bisa dipakai sebagai pisau analisa kapan dan dimana penanggulangan hama tikus bisa dilakukan sesuai kondisi geografi daerah setempat. Aspek geografi tidak hanya soal bentuk permukaan bumi saja namun juga aspek cuaca , musim dan kalender pertanian daerah setempat.

2. Demografi Sebagai Pasukan

Demografi disini adalah penduduk yang berperan sebagai pasukan dan bisa digerakkan bersama. Jumlah penduduk yang banyak seharusnya mampu diorganisir oleh pihak yang berwenang untuk ujung tombak dalam penanganan hama tikus secara bersamaan atas dasar kepedulian bersama.

3. Komunikasi Sosial sebagai Senjata

Komunikasi sosial yang diterapkan tidak hanya berpola horizontal namun juga bersifat vertikal. Petani juga harus berani mengungkapkan keluh kesahnya kepada pejabat yang berwenang dan demikian sebaliknya. Pejabat yang responsif akan menjadi teladan bagi petani dan masyarakat. Kohesi sosial antar petani dan petani antar pejabat dan petani antar pejabat dan pejabat harus dibangun secara intens atas dasar kekeluargaan. Selanjutnya tugas pemerintah mengadministrasikan kekeluargaan tersebut. Misalnnya bupati dapat mengintruksikan kepala desa , Kapolres dapat mengintruksikan bhabinkamtibmas,Kodim dapat mengintruksikan babinsa untuk bersama menjadi contoh dan mendampingi penduduk (Demografi) dalam hal penanggulangan hama terpadu dengan gropyokan atau fumigasi bersama dan serentak.

4. Peran Pemerintah

Pemerintah harus hadir terhadap rakyatnya. Pemerintah hadir sebagai fasilitator terhadap kegiatan ini baik secara sosial maupun finansial. Pembagian atas beban kerja sosial dan finansial tentunya dapat dibagi sesuai kemampuan atas asas gotong royong.

“Rakyat tidak butuh dibayar oleh negara, rakyat butuh kehadiran negara dan pemimpinnya untuk mengayomi. Yang dimiliki rakyat adalah tenaga dan gotong royong .Yang dimiliki negara dan pemimpinnya adalah kebijakan dan finansial”. Dan yang dimiliki Indonesia tidak lain ialah perasan dari lima sila Pancasila yaitu Eka sila “Gotong Royong”.

Penulis : Ali Sujito

Iklan