Foto: dokumen ngawikita.com

Menjunjung Tinggi Nilai Pancasila ala Petani

Banyak tulisan yang menyuguhkan sejarah lahirnya Pancasila dengan berbagai versi, bahkan membuat mata terasa mbrebes mili karena saking banyaknya kalau membaca semua referensi. Namun saya tidak akan ikut menulisnya, hanya saja saya sepakat dengan statusnya Ahmad Baso di Facebook. Beliau mengingatkan untuk tidak melupakan kontribusi para ulama dalam aspek spiritual Pancasila, menurutnya ini penting karena mereka mengaitkan Pancasila sebagai satu kesatuan jiwa dan ruhnya rakyat Indonesia. Diantara nama-nama ulama tersebut yakni KH. Wachid Hasyim, KH. Masjkoer, KH. Abd. Kahar Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo. Mereka adalah para kyai NU dan Muhammadiyah yang dimintai masukan oleh Soekarno soal rencana pidatonya di BPUPKI.

Terbayang bukan, begitu angkernya para kyai kita dulu? Sampai Bung Karno saja meminta suwuk biar pede dalam berpidato. Jelas berbeda dengan saya yang bukan kyai, pada kesempatan hari lahirnya Pancasila kali ini hal yang bisa saya lakukan hanyalah menuangkan unek-unek terkait nilai Pancasila dalam pertanian, tentunya ala petani ambyar.

Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan sila pertama dalam Pancasila bisa dimaknai warga negara Indonesia menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pemahaman saya termasuk percaya bahwa alam semesta merupakan ciptaannya mencakup juga kehidupan di bumi yang kita huni ini. Bagaimana pengamalnnya dalam pertanian? Bertani seyogyanya diniati untuk memperoleh ridho Tuhan, karena dalam praktiknya bertani selalu berhubungan dengan semua makhluk-Nya. Penggunaan pupuk kimia dan racun sintetis secara berlebihan tidak mengindahkan nilai Ketuhanan, karena hal tersebut bisa menimbulkan kerusakan terhadap alam dan parahnya lagi menimbulkan ketergantungan petani.

Tingkat ketergantungan petani ini sudah pada level akut, tergambar dalam reaksi petani ketika pemerintah menerapkan kebijakan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi sampai 50% pada tahun 2020, tak sedikit dari mereka yang meluapkannya dengan aksi di jalan. Seakan-akan kalau tidak ada pupuk kimia dan racun sintetis, tanamannya tidak bisa tumbuh subur dan panen, hal ini bertentangan dengan keyakinan manusia yang bertuhan.

Kesejahteraan rakyat bisa diukur dengan kemampuan swasembada terutama dibidang pangan. Tetapi jalan untuk menuju ke sana juga sebaiknya tidak bertentangan dengan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Revolusi Hijau yang gencar dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa ke seluruh dunia menjadi salah satu pemicu perilaku petani untuk beralih menggunakan pupuk buatan pabrikan, salah satunya di negara kita. Jauh sebelum itu petani tidak mengenal pupuk buatan, mereka berperilaku sesuai denga kearifan lokal masing-masing dalam bertani dan hasilnya baik-baik saja.

Berbeda dengan hari ini petani dipaksa untuk memperkosa lahan agar hasil pertanian meningkat tanpa mempertimbangkan nilai keberadaban kepada alam. Toh kenyataannya petani belum bisa sejahtera, hanya bisa mewariskan lahan yang bantat dan sakit-sakitan kepada anak cucunya.

Persatuan Indonesia, dalam hal ini petani idealnya bersatu dalam profesi yang sama, tujuan yang sama dan kesejahteraan bersama. Di Indonesia lembaga yang mewadahi profesi petani diantaranya Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi para petani. Masihkah fungsi tersebut berjalan? Atau, berapa persen dari sekian banyak lembaga tersesbut yang masih efektif untuk memperjuangkan nasib petani?

Ruh dari kelompok tani adalah budaya gotong-royong, semua hal yang dilakukan petani seharusnya berangkat dari asas ini, termasuk dalam pola budidaya, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penanganan pasca panen. Jika semua itu sudah hilang maka benar bahwa fungsi dari lembaga petani sudah bergeser. Yang ada hanyalah sebagai kaki tangan untuk memperkaya para pemodal yang menguasai pabrik pupuk dan racun.

Suara petani bukan hanya investasi pelaku politik menjelang pemilihan, apa pun itu. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila yang mewakili suara para rakyat termasuk petani. Masih ingatkah denga slogan-slogan politisi menjelang pemilihan? Seperti, “Bekerja untuk Rakyat”, “Bergerak Bersama Rakyat”, “Peduli Wong Cilik”, “Bolo Dewe, Berjuang Untuk Petani” dan lain sebagainya? Yang justru memperburuk pemandangan karena ditempel ngawur disembarang tempat. Setelah mereka duduk di kursi kekuasan apakah benar-benar suara petani diperjuangkan lewat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan petani? Ambyar, mungkin kata yang bisa mewakili jawaban atas pertanyaan tersebut. Maka tidak menutup kemungkinan rakyat juga akan membuat slogan “Kutitipkan suara dan dosa-dosaku kepadamu”.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam pertanian saya memaknai sila tersebut sebagai keadilan bagi petani terkait kedaulatan benih, pupuk dan pasar. Kedaulatan benih, petani seharusnya mandiri terkait dengan benih tanaman yang akan ditanamnya karena ketersediaan benih yang berkualitas menjadi salah satu penentu hasil panen yang maksimal. Kebanyakan para petani masih menggantungkan ketersediaan benih di toko pertanian dengan label dan tulisan ala iklan yang memabukkan. Kedaulatan pupuk, sudah saya bahas di atas, kebanyakan petani masih ketergantungan terhadap pupuk kimia dan racun sintetis seakan barang tersebut sudah menjadi candu. Kedaulatan pasar, jelas bahwa petani tidak bisa mematok harga yang baik terkait produk pertanian yang dihasilkan.

Kunci dari semua masalah di atas salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia. Petani harus cerdas dalam mengelola usahanya dan harus betah luwe demi mewariskan lahan yang sehat untuk anak cucunya. Ini suara saya, tentunya tidak bisa begitu saja merubah nasib petani. Para pemangku kebijakan dan petani itu sendiri yang bisa merubahnya, tentunya dengan bergandengan tangan satu sama lain.

Penulis: Bendiel Sumarno (Pegiat pertanian organik)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

*

*