Pemkab Ngawi Kembali Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari Menteri Keuangan RI

Ngawi | NgawiKita.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-6 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmoro pada Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada hari Rabu (02/10/2019).

Sebanyak 35 kabupaten kota yang hari ini mendapatkan anugerah WTP adalah Kabupatan Pacitan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun.

Selain itu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Trenggalek.

Kemudian, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan.

Serta Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Ponorogo.

Di sisi lain, meski sudah 35 kabupaten kota Jatim mendapatkan gelar WTP, ada tiga kabupaten kota di Jawa Timur yang belum mendapatkan WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2018. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Jember, Kota Pasuruan dan Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmoro menyampaikan apresiasinya pada Jawa Timur yang kurang tiga daerah saja yang belum dapat anugerah WTP.

“Dari 39 pemda, kurang 3 itu sudah kecil sekali yang belum dapat. Kalau ukuran kesehatan ini sudah bisa lari cepat,” katanya.

Untuk itu ia berpesan untuk pemda bisa saling bersinergi dan berkolaborasi antara pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Sehingga jika dibutuhkan adanya perceoatan dan perkembangan yang butuh diadaptasi bisa selalu berseiring.

“Tapi yang saya ingin ingatkan WTP bukan tujuan. Tapi jadikan WTP ini sebagai sarana prasarana bagaimana agar laporan keuangan yang diberikan ke BPK bisa menggambarkan kondisi keuangan daerah yang transparan. Karena bagaimanapun kita menggunakan uang rakyat, maka harus dilaporkan,” ucapnya.

Selain itu ia berpesan bahwa evaluasi BPK nantinya juga bisa dijadikan bahan analisis Pemda dalam pengambilan keputusan dan kebijakan anggaran.
Hal ini yang kerap dilewatkan pemda. Sehingga ia menyarankan agar evaluasi BPK begitu dikembalikan bisa dijadikan bahan analisa.

(aq)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

*

*