Pesan Aristoteles Teruntuk Calon Politisi

Oleh : Basir Musthofa

NgawiKita.com – Selain partai, start-up atau komunitas relawan sosial merupakan kendaraan politik potensial.
Kepemimpinan merupakan kecakapan yang dinilai berdasarkan kemampuan menetapkan keputusan tepat di saat genting. Selain mempertimbangkan segala sisi, meminimalisasi pengorbanan juga merupakan hal mutlak. Masalahnya, dalam kepemimpinan, tiap saat adalah genting dan pasti ada yang dikorbankan.

Memenangkan tampuk kepemimpinan secara populis namun dari metode memenangkan akumulasi suara tanpa sebelumnya mengayomi massa lewat start-up sosial adalah langkah politik cacat. Perayaan demokrasi hanya diramaikan oleh kontestan menjelang hari pemungutan suara dan popularitas calon kontestan lebih penting dari latar belakang kerja sosialnya.

Perangkat politik, sialnya, cenderung merekrut ‘kontestan jadi’ dengan modal mumpuni ketimbang melancarkan fungsi ideologis yang butuh waktu dan konsistensi. Toh, yang dibutuhkan adalah pengakuan pemberi suara untuk momen votum. Celakanya, mayoritas pemberi suara tidak keberatan diberi kompensasi kebutuhan hidup untuk beberapa hari.

Oligarki kapital yang lahir dari perangkat politik seperti itu bukan hanya mematikan proses demokrasi secara instan, namun juga menurunkan standar sekaligus ekspektasi masyarakat luas tentang nilai-nilai kepemimpinan. Bila dimaklumi, akan menyebarkan wabah political distrust yang tentu akan memicu social unrest.

Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi ini akan menimbang keputusan berdasarkan jaminan kepentingan modal politik lalu berlindung di balik proses-proses birokratis. Perangkat politik yang punya harga diri tentu setidaknya akan menimbang langkah politis yang memihak ideologi yang diusungnya.

Tentunya, hal tersebut juga menyangkut bagaimana menjaring figur yang tidak hanya merepresentasi harapan publik, namun juga punya kualitas kepemimpinan yang mumpuni. Bagi Aristoteles, calon pemimpin yang baik hanya perlu memenuhi dua kriteria: punya mentor yang bijak dan punya nilai keteladanan mutlak.

Tulisan ini merangkum berbagai hal yang bisa dipelajari oleh calon pemimpin atau perangkat politik dari Aristoteles sebagaimana yang dipaparkan oleh Prof. Maxwell Cameron. Tentu, konsep-konsep yang dipaparkan merupakan interpretasi penulis sebagai hasil pembacaan atas karya-karya sang filsuf besar.

Mengapa Aristoteles?

Aristoteles merupakan filsuf yang banyak mengulas konsep-konsep berkenaan dengan politik dan proses politik di masyarakat. Secara khusus, ia membahas kualitas seorang pemimpin dan bagaimana kepemimpinannya menentukan kehidupan bernegara.

Dalam bukunya, Politics, ia menyoal nilai dan karakteristik apa saja yang membuat seorang calon pemimpin dikategorikan baik atau layak.

Sedikitnya ada tiga soalan yang menjadi perhatian utama Aristoteles berkaitan dengan hal tersebut. Pertama, apakah kriteria orang yang baik itu juga berlaku pada warga negara yang baik? Kedua, apakah kriteria pemimpin yang baik itu sama dengan kriteria orang yang baik? Ketiga, yang terakhir, apakah kebaikan serta kecakapan bisa diajarkan?

Untuk soalan ketiga ini, Aristoteles memberikan penjelasan pendahuluan bahwa setiap warga negara tentu punya peran dan fungsi. Ada yang di birokrasi, di militer, hingga di industri.

Di satu sisi, kriteria baik dan cakap itu relatif pada peran dan fungsi yang dijalankan. Namun, di sisi lain, ada satu kriteria yang mesti berlaku secara umum, yaitu warga negara yang baik karena semua pihak tentu mengidamkan negara yang baik.

Untuk kriteria tersebut, Aristoteles menggunakan istilah teknis ‘arete’ yang merujuk pada kecakapan dalam menjalankan peran dan fungsi. Birokrat yang cakap adalah yang kompeten di bidangnya dan taat prosedur operasi standar (POS), prajurit yang cakap adalah yang loyal dan kuat secara mental maupun fisik, dan pengusaha yang cakap adalah yang jujur dan memberdayakan.

Pada konteks ini, terlepas dari oknum birokrat, prajurit, atau pengusaha merupakan orang yang baik atau bukan. Selama mereka menjalankan peran dan fungsinya, maka signifikansi pengaruh dari keberadaannya tetap berlaku.

Pemimpin bertugas untuk mengoordinasi pengaruh dan dampak peran serta fungsi masing-masing warga negara itu selaras dan tidak tumpang tindih. Sehingga kecakapan pemimpin menjamin fungsi negara tetap berjalan.

Kerja sama dan kekompakan warga negara merupakan dua hal yang menjadi perhatian utama seorang pemimpin. Ketika pengaruh atau dampak salah satu peran mendominasi, mungkin dalam beberapa kasus timpang tindih dengan kewenangan peran lainnya, pemimpin dituntut untuk mengambil kebijakan yang meminimalisasi kerugian.

Jadi, peran pemimpin dilihat dari besarnya pengaruh atau wibawa yang dimiliknya. Seorang prajurit mungkin lebih kuat dari pemimpin, namun rasa hormatnya mengalahkan arogansinya. Jadi moralitas menjadi hal yang tidak terelakkan.

Bila warga negara masih menjalankan peran dan fungsi profesionalnya, kriteria baik pada pribadinya menjadi soal nomor dua. Bagi pemimpin, kualitas moral pribadinya merupakan ukuran utama level kecakapannya.

Aristoteles menganalogikannya dengan kisah Odysseus dalam The Odyssey bersama para kru kapalnya. Menghadapi monster tak terelakkan yang menghadang perjalanan mereka, Scylla dan Charybdis, Odysseus hanya meminta satu hal pada krunya: tidak menghiraukan hal lain selain peran dan fungsi mereka di kapal itu.

Meski akhirnya kapal Odysseus karam dan kehilangan krunya, Sang Kapten berhasil memimpin kapalnya dengan baik. Meski sebenarnya dia berbohong tentang kemungkinan untuk bisa selamat, dia menginspirasi teladan dan panutan. Dia sukses menuntun setiap kru mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Sang Kapten sudah lebih dahulu menghadapi perangnya sendiri. Tak ada dilema yang melebihi mengorbankan sebagian kru untuk menyelamatkan seisi kapal. Dia menunjukkan suatu kasus dilema politis yang kemudian dibahas oleh Aristoteles lewat konsep kebaikan bersama yang ditopang oleh teladan moral.

Nilai Kepemimpinan: Kapasitas Keteladanan Mutlak

Aristoteles sendiri dikenal sebagai mentor dari salah seorang figur yang dianggap sukses sebagai pemimpin, Alexander yang Agung. Ia ditunjuk langsung oleh Raja Philip II, ayah dari Alexander sendiri.

Meski pencapaiannya cemerlang, Alexander tidak bisa lepas dari nama besar Aristoteles. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa Aristoteles menjadi pantas untuk didengarkan oleh para calon pemimpin.

Annabel Lyon dalam novel The Golden Mean (2009) mengutip sebuah momen ketika Aristoteles bertanya kepada Alexander bahwa apa itu sifat ‘baik’? Alexander menjawab dengan menyebutkan sifat ‘berani’.

Aristoteles kemudian menjelaskan bahwa berani ada levelnya. Kurang berani melahirkan kepengecutan dan terlampau berani berakibat kecerobohan. Alexander mengira bahwa tutornya hanya ingin cari aman.

Aristoteles menegaskan bahwa mencari jalan tengah tidak melulu berarti mencari aman. Bukan pula sesuatu yang tercela sehingga tidak perlu malu melakukannya. Hal itu bisa berarti melakukan moderasi atau penyesuaian. Alexander kemudian menyebut saudaranya yang cacat fisik dan mental dan menanyakan apakah dirinya terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan saudaranya.

Aristoteles kemudian mengajaknya menghabiskan waktu seharian di pantai bersama saudaranya itu untuk mengajarkannya konsep magnanimity; sebuah konsep tentang menyesuaikan diri ketika bergaul dengan bawahan. Aristoteles paham betul bahwa muridnya itu angkuh dan kejam. Tanpa memahami magnanimity, ia akan kehilangan rasa malu ketika melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Menurut Aristoteles, setiap calon pemimpin perlu memahami apa yang ia sebut dengan ‘phronesis’ atau keteladanan ini. Sebab kapasitas inilah, seperti dijelaskan secara detail dalam Nicomachean Ethics, yang menjamin kemampuan untuk membedakan dengan jelas mana yang baik dan mana yang bijak untuk dilakukan.

Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bisa diteladani. Aristoteles menyebutkan bahwa tanpa keteladanan, Alexander mungkin saja tangguh di medan perang, namun tidak menginspirasi. Jadi, pemimpin yang baik dinilai dari sifat keteladanannya.

Lalu bagaimana cara memperoleh nilai keteladanan Itu? Aristoteles menjawab dengan sederhana: dengan menerapkan moderasi terhadap segala hal. Segala sesuatu mesti dihadapi secara tidak berlebihan, namun juga tidak pula seadanya. Porsi dan levelnya mesti pas.

Bagi yang membaca Nicomachean Ethics, Aristoteles membahas hal secara komprehensif disertai daftar perilaku yang dimoderasi.

Memang hal tersebut cukup sulit. Apalagi mencari jalan tengah dalam menghadapi persoalan tidak mutlak ukurannya. Meski demikian, layaknya kapal yang menyusuri sebuah sungai, pasti lebih condong ke satu tepi dan tidak selalu berada pas di tengah, namun yang penting kapal itu tidak terjebak di perairan dangkal dan karam.

Selain itu, dibutuhkan mentor yang berpengalaman dan bijak untuk mengajari calon pemimpin seperti Aristoteles mengajari Alexander. Semua peradaban kasik, termasuk yang ada di nusantara, mempersiapkan calon pemimpin lewat pendidikan khusus di bawah arahan seorang figur bijak dan berwawasan luas di berbagai aspek kehidupan pada zamannya.

Dalam konteks politik praktis, nilai keteladanan ini merupakan landasan keberlangsungan ketertiban sistem pemerintahan. Aristoteles menyebutkan sebuah klausul dalam Politics, yaitu keselamatan bangsa merupakan tanggung jawab tiap warga negara.

Masing-masing mesti menjalankan peran dan fungsinya, sementara pemimpin mesti punya nilai keteladanan agar punya cukup wibawa untuk ditaati oleh warganya.

Dalam sistem demokratis, pada suatu titik, kondisi ini juga akan mengantarkan kita pada suatu dilema. Demokrasi dalam pandangan Aristoteles adalah kemungkinan terbuka bagi tiap warga secara setara untuk duduk di pemerintahan. Dalam Politics disebutkan bahwa warga negara ‘ought to hold office by turns’ atau harus menduduki pemerintahan secara bergiliran.

Itu berarti bahwa setiap warga negara adalah calon pemimpin sehingga setiap dari mereka mesti punya nilai keteladanan mutlak. Sehingga kepemimpinan dalam atmosfer demokrasi ini tidak memegang kuasa layaknya tuan terhadap pelayannya (taatnya karena keharusan bukan karena kesadaran), namun lebih kepada merangkul rakyat yang bebas dan punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin.

Konsekuensinya, bila setiap warga negara punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin, maka mereka semua mesti punya kapasitas keteladanan mutlak sekaligus siap dan rela untuk menaati siapa pun yang terpilih menjadi pemimpin. Itulah mengapa Aristoteles berujar, “whosoever has never learned to obeycannot be a good commander” (siapa pun yang tidak pernah belajar atau bersedia untuk taat maka dia tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik).

Kerelaan rakyat untuk diperintah berasal dari nilai keteladanan yang dimiliki oleh pemimpin sebab mereka tidak dikuasai melalui kekuatan militer atau kekuatan modal (baca: uang). Maka dari itu, disimpulkan bahwa jika pemimpin yang mengandalkan kedua macam kekuatan tadi, maka bagi Aristoteles itu disebabkan pemimpinnya tidak punya wibawa.

Nilai keteladanan ini mampu mempertahankan ketertiban karena setiap warga negara berbagi cita-cita yang sama dan itu terproyeksikan pada karakteristik moral tertentu. Sehingga bila karakteristik itu melekat pada seorang pemimpin, maka mereka bersedia diperintah karena cita-cita kenegaraannya sudah diwakilkan pada pemimpin itu.

Nilai keteladanan ini juga diakui penting oleh Hannah Arendt melalui buku The Promise of Politics (2005) yang menganggap bahwa pada dasarnya politik adalah seni mengakomodasi keragaman dan perbedaan yang ada di masyarakat.

Siapa pun warga negara yang maju sebagai calon pemimpin, baik dengan latar belakang pendidikan, militer, kewirausahaan, atau yang lainnya, mesti menyesuaikan peran dan fungsinya sebagai pengawal keberagaman dan perbedaan.

Sekolah Politik sebagai Kebutuhan Calon Politisi

Berkaitan dengan konsep ‘common good’ atau kepentingan bersama yang mensyaratkan penanaman nilai keteladanan dalam masyarakat demokratis serta sama pentingnya peran baik sebagai pemimpin maupun sebagai warga sipil, maka sangat aneh memang jika kita tidak ‘menyekolahkan’ calon pemimpin kita di bawah arahan mentor-mentor bijak dan berpengalaman.

Di satu sisi, proses demokrasi makin terbuka, namun sangat disayangkan para politisi kita tidak mengenal seni kepemimpinan. Di sisi lain, partai politik tidak pernah serius menggarap start-up sosial yang memberdayakan masyarakat sekaligus memberi edukasi mereka tentang dinamika proses legislasi.

Hiruk pikuk itu hanya berfungsi sebagai rangkaian parade menjelang hari pemungutan suara. Partai politik lebih sibuk menjaring politisi dengan tingkat popularitas yang berpotensi mendulang suara kemudian menyiapkan pelatihan dasar serta pengenalan sistem kerja mesin partai ketimbang membangun institusi untuk melatih mereka yang memang punya ketertarikan dan bakat di bidang politik.

Sehingga kehidupan demokrasi modern memercayakan institusi dan lembaga kenegaraan yang begitu kompleks, pengelolaan anggaran dengan jumlah besar, serta perumusan aturan perundang-undangan dan kebijakan pada sekelompok politisi amatir dengan latar pendidikan politik serta pengalaman pemberdayaan masyarakat nihil.

Banyak yang mengira politik praktis hanya sekadar pengalaman di lapangan tanpa perlu membaca buku atau belajar lewat arahan mentor politik. Benar bahwa politik praktis, seperti keahlian lainnya, memang dikukuhkan lewat pengalaman langsung.

Namun perlu dipahami bahwa proses itu juga menyangkut hal-hal yang membutuhkan kompetensi akademik seperti perumusan peraturan perundang-undangan, analisis legislatif, perencanaan keuangan, pelayanan konstituen, pemetaan birokrasi, hingga relasi dengan media massa. Sehingga kajian dan pengalaman lapangan mesti diseimbangkan.

Perlu pula ditekankan bahwa nilai keteladanan yang ditawarkan pendidikan politik itu hanya berlaku jika calon politisi memiliki ketertarikan di bidang pelayanan publik. Ini perlunya menjaring calon politisi dari mereka yang mempunyai start-up atau komunitas relawan sosial.

Lalu, bukankah politik itu sendiri memang seharusnya mengesampingkan etika untuk mencegah timbulnya perang kepentingan? Dan, jika politik bersinggungan langsung dengan kepentingan, bukankah memang rentan untuk korup?

Mengajari politisi nilai keteladanan berbasis etika, dalam kerangka Machiavellian, itu sama saja dengan melucuti senjata pamungkas mereka.

Soalan-soalan ini memang menjadi bahan perdebatan para pemikir dan merupakan dinamika politik praktis yang khas. Terlepas dari itu, usaha mendidik calon politisi dengan perspektif keteladanan moral ini untuk melatih mereka membuat keputusan bijak secara etis ketika menghadapi persoalan-persoalan dilematis suatu saat nanti.

Demokrasi dan Nilai Keteladanan

“Seseorang belajar menjadi kapten di sebuah kapal dengan terlebih dahulu bekerja di bawah bimbingan seorang kapten kemudian memberi perintah pada seluruh kru,” tulis Aristoteles dalam Politics. Demikian pula jika ingin memimpin massa, seorang calon politisi mesti belajar dari politisi yang punya kecakapan memimpin.

Mentor yang berwawasan luas dan berpikiran terbuka ditopang dengan ketertarikan dalam pelayanan publik melalui start-up atau komunitas relawan merupakan dua hal yang mesti dimiliki oleh calon politisi. Kedua hal itu yang akan menjadi modal publik menitipkan kepercayaan. Hal ini jika kita mau bersungguh-sungguh melawan politik oligarki kapital.

Kecuali kita nyaman dengan proses politik semu yang tidak melibatkan konstituennya lewat program pemberdayaan sosial-ekonomi. Sehingga pemandangan seperti kericuhan Kongres PAN di Kendari kemarin atau sampah baliho dan stiker calon kontestan setiap momen menjelang pemungutan suara adalah hal yang bisa kita terima dengan lapang dada.

Dalam iklim demokrasi, kekuasaan dan kepemimpinan itu dipercayakan oleh publik. Kepercayaan itu dibayar dengan pelayanan.

Di sini, publiklah yang sebenarnya memastikan negara itu berfungsi lewat peran masing-masing warga negara. Sebab modal kapital negara bergantung pada peran-peran tersebut. Kepemimpinan berfungsi memastikan semua peran itu tetap berjalan kondusif dan tidak saling tumpang tindih.

Alasdair Mac-Intyre dalam After Virtue-nya menyebutkan bahwa nilai demokratis calon pemimpin terhimpun dalam kapasitas keteladanan yang bisa ditunjukkan. Sedangkan nilai demokratis warga sipil ditunjukkan dengan keseriusan mereka menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat sesuai bidang dan profesi masing-masing.

Menyiapkan warga sipil untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing mesti dimulai dari mendidik mereka untuk bekerja demi kepentingan bersama. Tidak mengotakkan mereka menurut kelas, profesi, atau lainnya. Sebab semenjak lahirnya, politik bertujuan memberdayakan dan meningkatkan harkat masyarakat lewat kontribusi kolektif.

Aristoteles mengingatkan para politisi bahwa mereka telah gagal mendidik rekan warga sipil mereka bagaimana menjalankan aktivitas legislasi. Peringatan yang diabaikan selama berabad-abad ini akhirnya berbuah politik oligarki kapital; budaya yang sangat sulit diberantas di negara yang mengentengkan soalan pendidikan ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

*

*