Foto Anas Hamidi Ketua F-PKB DPRD Kabupaten Ngawi

Rapat Paripurna DPRD Ngawi, Ketua F-PKB Minta Pemkab Ngawi Perhatikan Pondok Pesantren

Ngawi | ngawikita.com ā€“ Dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi yang digelar pada di Aula DPRD Ngawi. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Kabupaten Ngawi, Anas Hamidi melalui juru bicara Wiwik Priyani telah memberikan tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Ngawi tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2019, Rabu (01/07/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua F-PKB Kabupaten Ngawi, Anas Hamidi memberikan beberapa pandangan umum dari untuk kemudian menjadi perhatian dan pembenahan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi kedepannya.

Beberapa pandangan, masukan dan saran telah disampaikan oleh F-PKB, diantaranya pendangan tentang kehidupan New Normal yang ada dipesantren. Hal tersebut menurut Anas harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah.

“Dengan dibukanya kembali Kehidupan Era New Normal di masa pandemic Covid-19, maka Tatanan Kehidupan baru termasuk Pembelajaran di Pesantren dimulai kembali, dengan tetap mematuhi Protokol kesehatan. Namun, ada banyak Pekerjaan Rumah bagi Pesantren untuk memulai kembali Pembelajaran, terkait dengan Ketentuan kebijakan dari pemerintah, yaitu diantaranya Surat Rapid Tes bagi Santri, Penyediaan Tempat Cuci tangan, Penyediaan Ruang kelas dan Asrama yang harus berjarak, Peningkatan Gizi bagi santri, dan lainnya. hal ini tentunya menjadi kesulitan bagi pengasuh Pondok pesantren, oleh karena itu, mohon kedepan pemerintah dapat memperhatikan dan menganggarkan APBD untuk Pesantren,” ungkap Anas melalui Jubir Wiwik.

Selain itu pandangan, masukan dan saran dari DPRD F-PKB tersebut juga mengenai pelaksanaan Pemilukada di tengah Wabah Covid-19. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Ngawi harus siap menghadapi Pemilukada 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan, keamanan dan hal lain yang bersifat insidental.

“Pemerintah Kabupaten Ngawi harus siap menghadapi pemilukada dalam suasana pandemik covid 19 ini. Termasuk tambahan dana antisipasi protokol kesehatan, keamanan dan hal-hal yang bersifat insidental,” imbuhnya.

Anas berharap terhadap beberapa pandangan, masukan dan saran-saran dari F-PKB, pemerintah daerah menerimanya dan sekaligus menjadi perhatian untuk dapat melakukan pembenahan langkah dan kegiatan guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang produktif, transparan dan akuntabel.

(editor : Ahmad Qudori)

Iklan