Soal Isu Penghapusan DD, Begini Tanggapan Ketua DPRD Ngawi

Ngawi | Ngawikita.com – Pihak DPRD Ngawi menghimbau agar kepala desa tidak khawatir dalam menanggapi isu penghapusan dana desa (DD). Seiring dengan diterbitkannya Perppu Nomor: 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.(10/06/2020).

‘’Kami justru melihat Perppu itu menjadi penguatan hukum terhadap apa yang dilakukan pengambil kebijakan termasuk kepala desa untuk menangani Covid-19,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Dwi Rianto Jatmiko atau yang akrab disapa Antok menuturkan dalam Perppu tersebut memang ada salah satu klausul yang saat ini dipertanyakan kepala maupun perangkat desa. Hal itu tidak lepas dari adanya pasal yang menyebutkan Pasal 72 ayat 2 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 atau ada ancaman bahaya terhadap perekonomian nasional.

Dalam konteks peraturan tersebut, Antok mengatakan tidak ada klausul atau kata yang menyatakan dana desa akan dihapus. Justru, dia menyebut Perppu Nomor: 1 tahun 2020 tersebut memberi perlindungan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan upaya penanganan terhadap pencegahan maupun dampak pandemi Covid-19.

“Bukan DD saja dalam pasal itu. Tapi juga terkait kebijakan perubahan APBD maupun APBDes yang boleh dilaksanakan lebih dari sekali dalam setahun dan sebagainya,’’ tuturnya.

Jika Perppu tersebut tidak ada, Antok menyebut kekuatan hukum terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini justru menjadi lemah. Semua sudah gamblang, termasuk landasan filosofis serta latarbelakang diterbitkannya Perppu tersebut dalam rangka penanganan Covid-19 atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Selain itu terkait dengan penghasilan tetap atau Siltap dan tunjangan kepala maupun perangkat desa. Antok sepakat dengan kebijakan Bupati Ngawi Budi Sulistyono yang tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 tahun 2019 yaitu siltap dan tunjangan kepala maupun perangkat desa dipastikan tetap sama, tidak ada pengurangan seperti yang dikhawatirkan. ‘’Karena dasar hukumnya sudah jelas, PP Nomor : 11 tahun 2019” tuturnya.

Namun, Antok mengapresiasi langkah Asosiasi Kepala Desa (AKD) Ngawi untuk melakukan audiensi dengan DPRD kemarin. Hal itu menegaskan bahwa DPRD lembaga representasi rakyat, termasuk pada kepala desa tersebut. Selain jajaran pimpinan dewan, dalam audiensi di ruang Banmus DPRD Ngawi kemarin juga hadir ketua dan anggota Komisi I. ‘’Kami harap hasil audiensi bisa disosialisasikan kepada semua kepala desa,’’ pungkasnya.

(afm/aq)

Iklan