Soal Pandemi Wabah Dan Darurat Ketahanan Pangan

Oleh : Basir Mustofa

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) menyatakan memperpanjang masa darurat wabah virus corona hingga 29 mei 2020. Keputusan ini memicu sejumlah kekhawatiran akan akses rakyat terhadap bahan kebutuhan, pangan maupun nonpangan seperti obat-obatan. Hari ini, kondisi paling buruk dialami industri farmasi. Soalnya, selain harus berebut bahan baku, pemerintah melalui BPJS Kesehatan dikabarkan masih menunggak pembayaran obat dengan jumlah yang besar sehingga industri kesulitan untuk membeli bahan baku.

Oleh karena itu, menurut saya berbagai kebutuhan vital saat ini harus segera dielesaikan pemerintah jika tak ingin menimbulkan kendala lebih besar. Seperti halnya soal politik pangan, kebijakan bergantung pada impor bukanlah bentuk kemandirian ketahanan pangan Indonesia. Yang ada justru menimbulkan ketergantungan dengan negara lain. Lantas apa makna Program Ketahanan Pangan yang selama ini dinarasikan? Logika berpikirnya dimana ketahanan pangan jika segala kebijakan diatasi dengan impor?

Hakikat politik ketahanan pangan yang benar-benar berpihak pada rakyat sejatinya memang sangat sulit terwujud di sistem Kapitalis seperti di negeri ini. Karena mekanisme distribusi ekonomi murni diserahkan kepada pasar.

Persoalan ketersediaan pangan bukan hanya sekedar persoalan prestasi kekayaan negeri yang berlimpah. Titik masalahnya ada pada politik atau kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Dan politik ekonomi pertanian itu adalah persoalan distribusi. Sementara yang menguasai distribusi pangan kita, termasuk menjadi pengendali harga di tingkat produsen atau para pemodal.

Seharusnya, jikalau memang pemerintah serius dan berpihak kepada rakyat, yang dilakukan adalah memotong mata rantai distribusi yang “bingung-membingungkan” Kementrian Pertanian tersebut. Di petani harga murah, di konsumen harga melangit. Yang untung mereka yang berduit, petani kita tetap menjerit-jerit.

Namun persoalan berikutnya ialah, selama sistem pemerintahanannya Demokrasi adalah “nihil”, pemerintah bisa berpihak kepada rakyat. Rakyat hanya dijadikan “pengekor” saat pemilu. Habis penguasa duduk dalam kursi jabatannya, rakyat harus rela ditalak tiga, gimama ya hati rakyat? Sakit hati mustinya. Lalu pemerintah selingkuh dan bercinta dengan pengusaha.

pemerintah benar benar kalah dengan pengusaha. Sistem Ekonomi Kapitalis sebagai anak sedarah dari sistem Demokrasi menjadikan penguasa tidak berdaya menjalankan politik pangan yang berpihak kepada rakyat.

(bashir/aq)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

*

*